Recent Posts

Archives

Topics


« | Main | »

Rencana Anggaran Rumah Tangga ASPAPI

By aspapi | August 16, 2010

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTISI ADMINISTRASI

PERKANTORAN INDONESIA

(ASPAPI)

KEPUTUSAN KONGGRES ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTISI

ADMINISTRASI PERKANTORAN INDONESIA

No: …………../Tap/Konggres ASPAPI Tanggal…………….

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTISI ADMINISTRASI

PERKANTORAN INDONESIA

( ART -ASPAPI)

KEPUTUSAN KONGGRES……….ASPAPI

DI SURAKARTA

No:…………..TANGGAL………………………

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Tempat Kedudukan

  1. ASPAPI Pusat berkedudukan di kota, wilayah Negara Republik Indonesia
  2. ASPAPI Daerah Propinsi berkedudukan di Propinsi

  3. ASPAPI Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di wilayah Kabupaten /Kota

BAB II

Pasal 2

Tujuan Organisasi

  1. Mengadakan penelitian, pengabdian masyarakat, kemitraan dengan lembaga pendidikan dan institusi yang terkait dalam upaya pengembangan pendidikan ilmu administrasi perkantoran.

  2. Mengadakan seminar, lokakarya, pelatihan, pendampingan, untuk mewujudkan SDM bidang perkantoran yang memiliki sikap dan kompetensi yang handal, cerdas, imtaq, dan berbudi luhur.

  3. Mewujudkan manusia Indonesia yang memiliki integritas kepribadian, cinta tanah air, nasionalisme yang berwawasan nasional dan global.

  4. Melakukan uji kompetensi bidang Administrsi Perkantoran
  5. Memberikan masukan kepada LPTK dalam pengembangan kurikulum

BAB III

Pasal 3

Struktur Organisasi

  1. Organisasi Pusat dipimpin dan dikelola oleh Pengurus Pusat

  2. Organisasi Daerah dipimpin dan dikelola oleh Pengurus Daerah Propinsi

  3. Organisasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin dan dikelola oleh Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

Pasal 4

Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus

  1. Pemilihan Pengurus Pusat dilaksanakan oleh tim formatur yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lia orang yang dibentuk dalam konggres.
  2. Pemilihan pengurus daerah Propisi dilaksanakan oleh suatu tim formatur yang trdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang yang dibentuk Musyawarah Daerah Propinsi.
  3. Pemilihan Pengurus Daerah Kabupaten /Kota dilaksanakan oleh suatu formatur yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang yang dibentuk Musyawarah Daerah Kabupaten /Kota.

Pasal 5

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus Pusat bertugas:

  1. Melaksanakan keputusan Konggres

  2. Mewakili organisasi ke luar

  3. Bertanggung jawab kepada Konggres
  1. Pengurus Daerah Propinsi bertugas

  1. Melaksanakan keputusan Musyawarah Daerah Propinsi

  2. Mewakili organisasi ke luar

  3. Bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat dan Musa daerah propinsi

(3) Pengurus Daerah Kabupaten /Kota bertugas

a. Melaksanakan keputusan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota

b. Mewakili organisasi ke luar

c. Bertanggung jawab kepada Pengurus Daerah Propinsi dan Musda Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Susunan Pengurus

1.  Pengurus Pusat terdiri dari:

  1. Ketua Umum

  2. Ketua I

  3. Ketua II

  4. Ketua III

  5. Sekretaris Jendral

  6. Sekretaris I

  7. Sekretaris II

  8. Sekretaris III

  9. Bendahara Umum

  10. Bendahara I

  11. Bendahara II

  12. Bendahara III

  13. Bebeapa Bidang

2. Pengurus Daerah Propinsi terdiri dari:

  1. Ketua

  2. Wakil Ketua I

  3. Wakil Ketua II

  4. Sekretaris

  5. Wakil Sekretaris I

  6. Wakil Sekretaris II

  7. Bendahara

  8. Wakil Bendahara I

  9. Wakil Bendahara II

  10. Beberapa Divisi

Pengurus Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

  1. Ketua
  2. Wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Wakil Sekretaris
  5. Bendahara
  6. Wakil Bendahara
  7. Beberapa Divisi

BAB V

Pasal 7

Masa Jabatan Pengurus

  1. Masa jabatan Pengurus Pusat selama 4 (empat) tahun

  2. Masa jabatan Pengurus Daerah Propinsi selama 4 (empat) tahun

  3. Masa jabatan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota selama 4 (empat ) tahun

  4. Masa jabatan Pengurus Pusat/Daerah Propinsi/Daerah Kabupaten/Kota dapat dipilih kembali untuk ke dua kali

Pasal 8

Pemberhentian dari Kepengurusan

Seorang pengurus dapat berhenti karena:

  1. Meninggal dunia

  2. Berakhir masa jabatan

  3. Atas permintaan sendiri

  4. Diberhentikan

Pasal 9

Syarat Keanggotaan

  1. Syarat Keanggotaan:

    1. Anggota Biasa terdiri dari:
  1. Sarjana Pendidikan Ilmu Administrasi

  2. Sarjana Pendidikan Administrasi Perkantoran

  3. Sarjana Pendidikan Manajemen Perkantoran

  4. Dosen Pendidikan Ilmu Administrasi/Pendidikan Administrasi Perkantoran/Pendidikan Manajemen Perkantoran
  5. Guru Pendidikan Ilmu Adinistrasi/Pendidikan Administrasi Perkantoran/Pendidikan Manajemen Perkantoran
  6. Praktisi Pendidikan Ilmu Administrasi

  7. Pemerhati Pendidikan Ilmu Administrasi

2. Anggota luar Biasa terdiri dari :

  1. Sarjana di luar bidang Pendidikan Ilmu Administrasi
  2. Dosen/Guru di luar bidang Pendidikan Ilmu Administrasi

  1. Anggota Kehormatan:
  1. Warga Negara Republik Indonesia dan/atau warga negara asing yang memiliki komitmen dan karena keduduka, peran serta jasanya terhadap Pengembangan Pendidikan Ilmu Adsministrasi di Indonesia yang ditetapkan pleh Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah.

  1. Syarat-syarat keanggotaan tersebut pada ayat (1) berlaku untuk semua anggota di tingkat Pusat atau Daerah.

Pasal 10

Kewajiban dan Hak Anggota

  1. Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut:

    1. Memilih pengurus

    2. Menghadiri musyawarah dan rapat

    3. Membayar iuran

  1. Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut:

    1. Dipilih sebagai pengurus

    2. Memberian suara dan berbicara dalam rapat=rapat

    3. Mendapatkan perlindungan profesi

Pasal 11

Berakhirnya Keanggotaan

  1. Seorang anggota dinyatakan berakhir keanggotaannya apabila:

    1. Meninggal dunia

    2. Atas permintaan sendiri

    3. Diberhentikan

BAB VI

Pasal 12

Keuangan dan Kekayaan

  1. Pengurus pada masing-masing tingkat wilayah bertanggungjawab atas pemasukan iuran.

  2. Besarnya iuran bagi anggota ditentukan berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat.

  3. Iuran dapat dibayarkan setiap bulan, setiap kwartal, setiap setengah tahun, atau satu tahun sekali.

  4. Bendahara pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan organisasi.

  5. Kekayaan organisasi berupa peralatan yang diperoleh dari sumbangan dan/atau pembelian seperti peralatan kantor, dan sebagainya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan untuk keperluan sehari-hari.

  6. Sekretariat pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggungjawab atas pengelolaan peralatan organisasi.

BAB VII

Pasal 13

Musyawarah

  1. Musyawarah pada semua tingkat kepengurusan merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi.

  2. Musyawara pada tingkat pusat dan daerah diadakan sekuang-kurangnya satu kali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

  3. Dalam keadaan yang bersifat darurat, musyawarah istimewa dapat diadakan sebelum waktunya.

  4. Konggres dihadiri oleh pengurus pusat, pengurus daerah propinsi, dan pimpinan fakultas yang terkait dengan ASPAPI.
  5. Musyawarah daerah Proinsi dihadiri oleh wakil pengurus pusat, pengurus daera propinsi, pengurus daerah Kabupaten/Kota, dan pimpinan Fakltas /Institusi terkait dengan ASPAPI di propinsi yang bersangkutan.
  6. Musyawarah daerah Kabupaten/Kota dihadiri oleh wakil pengurus Daerah propinsi, pengurus daerah Kabupaten/Kota, impinan Fakultas/ Skolah/ Diknas/Institusi terkait dengan ASPAPI dan anggota di wilayah yang besangkutan.
  7. Musyawarah pada semua tingkat kepengurusan dianggap sah apabila dihadiri 2/3 jumlah utusan ang diundang.
  8. Apabila terjadi penundaan musyawarah, maka musyawarah berikutnya diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan tidak lebih dari satu tahun.
  9. Setiap keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. Apabila terpaksa diadakan pemungutan suara maka keputusan diambil atas dasar ½ jumlah suara yang sah ditambah satu suara.

BAB VIII

Pasal 14

Rapat-rapat

  1. Rapat pengurus pada semua tingkat kepengurusan diadakan paling sedikit satu kali dalam 6 bulan

  2. Dalamkeadaan darurat dapat diadakan Rapat Luar Biasa oleh masing-masing tingkat kepengurusan atas permintaan 2/3 jumlah anggota pengurus

  3. Keputusan diambil atas dasar musyawarah mufakat. Apabila tidak terapai mufakat maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.

BAB IX

Pasal 15

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diadakan oleh rapat kerja tahunan Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan kepada Konggres

BAB X

Pasal 16

Pembbaran Organisasi

Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan melalui konggres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah peserta konggres dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah peserta yang hadir

BAB XI

Pasal 17

Ketentuan Peralihan

(1)

(2)

(3)

BAB XII

Pasal 18

Penutup

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan Peraturan Organisasi.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surakarta, ……………………………….

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Topics: Rencana AD-ART ASPAPI | No Comments »

Comments